WATES, KOMPAS.com – Selama setahun terakhir, jumlah koperasi syariah di Kulon Progo, DIY, naik sekitar 10 persen. Laju pertumbuhan koperasi syariah tersebut mengungguli laju pertumbuhan koperasi konvensional yang berkisar 2-3 persen per tahun.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kulon Progo mencatat pada tahun 2008 terdapat 34 kopera si syariah berbentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Jumlah itu bertambah tiga, menjadi 37 BMT, selama tahun 2009.
“Sementara koperasi konvensional pada tahun 2008 berjumlah 266 buah dan tahun 2009 menjadi 273 buah. Pertumbuhan BMT memang lebih pesat karena kepercayaan masyarakat kepada sistem syariah terus membaik,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kulon Progo Niken Probo Laras, Senin (4/1/2010).
Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil terhadap segala bentuk pendapatan dari kegiatan. Sistem seperti itulah, menurut Niken, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah atau BMT.
Sistem bagi hasil dinilai lebih jujur dan terbuka karena perhitungannya dilakukan setelah kegiatan koperasi itu mendapat keuntungan, bukan di awal usaha seperti pada penerapan sistem bunga. Dengan begitu, segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang dialami koperasi akan dirasakan oleh seluruh anggotanya.
Menurut Ketua Pusat Koperasi Syariah BMT Binangun Muamalah Hanifuddin, yang membawahi 14 BMT, jumlah anggota yang bergabung dengan BMT terus bertambah dari sekitar 13.000 orang pada tahun 2008, menjadi lebih dari 20.000 orang di tahun 2009. Total aset yang dimiliki 14 BMT anggota Binangun Muamalah pun kini sudah mencapai lebih dari Rp 16,7 miliar.
Anggota BMT berasal dari segala kalangan, mulai dari petani hingga pengusaha. Ini membuktikan BMT terbuka bagi siapa saja, kata Hanifuddin usai bertemu Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo di Kantor Bupati, Wates.
Sulit Modal
Kendati jumlahnya naik signifikan, koperasi syariah dan BMT di Kulon Progo masih kesulitan mengembang kan usaha. Salah satu kendala utama adalah tidak tersedianya lembaga keuangan syariah di kabupaten itu yang berperan sebagai pemberi bantuan modal.
Hanifuddin mengatakan selama ini pengurus koperasi syariah dan BMT masih harus bolak-balik Kulon Progo-Yogyakarta dalam hal pengadaan moda l. Dari segi pembiayaan transportasi, upaya ini jelas kurang efisien, namun pengurus koperasi syariah tak punya pilihan lain.
“Kalau kami meminta bantuan modal dari bank biasa, tentu akan menyalahi aturan syariah yang kami anut. Kami hanya berharap agar pemerintah daerah membuka peluang bagi bank-bank syariah untuk membuka cabang di Kulon Progo,” paparnya.
Bupati Toyo menyambut baik pertumbuhan koperasi syariah di Kulon Progo. Ia berjanji akan mengkaji kebijakan pembentukkan lembaga keuangan syariah di Kulon Progo untuk membantu koperasi dan melayani kebutuhan perbankan masyarakat luas.
http://regional.kompas.com/read/2010/01/04/15211260/Koperasi.Syariah.di.Kulon.Progo.Maju.Pesat