Perkembangan BTM Lampung

Artikel BMT
Lampung Post Copyright © 2003 Lampung Post. All rights reserved. Senin, 4 Februari 2008
Muhammadiyah Kembangkan BTM
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiayah (PWM) Provinsi Lampung mengembangkan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai upaya membiayai usaha mikro berdasar pada prinsip syariah. Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah H. Abdul Azib Zanim mengatakan perkembangan BTM yang dibuka pada 2007 cukup menggembirakan. “Kami baru membuka satu sebagai percontohan. Namun, perkembangannnya cukup baik sehingga kami akan mengembangkan tahun ini,” kata Azib Zanim pada Rapat Kerja Wilayah Majelis Ekonomi PWM di Gedung Da’wah Muhammadiyah, Bandar Lampung, Sabtu (2-1). Azib yang didampingi Manajer BTM, Elly Kasim, mengatakan pada tahap awal pihaknya membina 120 pedagang pasar dengan menggandeng PT Telkom. Dana yang disalurkan berkisar Rp200 ribu–Rp15 juta. Dana tersebut berasal dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Telkom dan bank syariah. Tahun ini, BTM berencana membangun sekolah di Kompleks Muhammadiyah Labuhan Ratu bersama Bank Muamalat dengan nilai Rp320 juta. Selain itu, bersama BPR Syariah Metro Madani membangun rumah dengan memanfaatkan skim kredit pemilikan rumah (KPRS) yang disubsidi Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam rekomendasi internal yang dihasilkan usai rapat tersebut, Majelis Ekonomi PWM kembali menegaskan fatwa Majelis Tarjih No. 87 Tahun 2006 yang memprioritaskan bank syariah dalam pelaksanaan transasi ekonomi, baik individu, organisasi, maupun organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah. Dalam upaya mencari solusi berbagai masalah ekonomi, rapat merekomendasikan adat dapat merumuskan program aksi yang lebih konkrit untuk mengarahkan masyarakat ke arah perbaikan kehidupan yang sesuai ajaran Islam. Dari sisi eksternal, rapat kerja merekomendasikan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten membuat kebijakan konkret untuk menggerakkan sektor riil yang efisien. Misalnya prosedut perizinan yang mudah dan hemat. Birokrasi yang tak berbelit dan bebas pungutan agar sektor riil dapat bergerak. Kemudian, dalam pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pemerintah diminta lebih memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi seperti jalan, saluran irigasi, dan jembatan. Dengan demikian, roda perekonomian dapat berjalan lancar mulai tingkat desa hingga kota. Pada rapat kerja yang berlangsung sehari ini, Majelis Ekonomi juga mengundang sejumlah narasumber memberi masukan dalam penyusunan rencana kerja 2008. Pada kesempatan itu hadir kepala Dinas Koperasi, Perindustriaan, dan Perdagangan Lampung, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Yuria Putra Tubarad, dan Kepala Unit Bank Syariah Mandiri Bandarjaya Heri Suhendro.n MIN/E-1

Software BMT Free Download…!

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published.