TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof DR KH Said Aqil Siradj MA, besok, Selasa (8/2/2011), rencananya akan meresmikan pusat KJKS BMT Aswaja Nahdlatul Ulama (NU) Sumbar.

Hal itu terungkap dalam rapat perdana BMT Aswaja, kemarin. Ketua PWNU Sumbar, H A Khusnun Azis, pada rapat tersebut, mengatakan, pengembangan BMT Aswaja NU Sumbar akan dilakukan secara progresif.

“Kita menargetkan pembentukan cabang di setiap kabupaten/kota se-Sumatera Barat tuntas pada tahun 2011,” kata Khusnun.

Dalam rapat pengurus ini berkembang pula ide untuk melakukan audit syariah untuk menjamin kualitas jasa keuangan syariah BMT Aswaja. Ide ini disampaikan Rifka Abadi, Pelaku Bisnis Keuangan Syariah, yang juga Anggota DPS Pusat KJKS BMT Aswaja NU Sumbar.

Terobosan pemikiran yang dihasilkan dalam rapat perdana BMT Aswaja disepakati peserta untuk dijadikan aturan dalam Sistem Operasional Pengelolaan (SOP) BMT. Hadir dalam rapat ini, H A Khusnun Azis (Ketua PWNU Sumbar), Darmansyah (Ketua Pusat BMT Aswaja), Nadirman (Wakil Ketua), Husni Kamil Manik (Sekretaris), Bukori (Wakil Sekretaris), dan Yofialdi (Bendahara).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pusat KJKS BMT Aswaja NU Sumbar, DR H Dasril MAg, mengatakan, berkembangnya usaha jasa keuangan Syariah, menuntut adanya peningkatan kualitas kelembagaan pengelolaan berdasarkan konsepsi muamalah dalam Islam.

“Pengembangan konsep pengelolaan jasa syariah dapat dilakukan berdasarkan perkembangan Ilmu Fiqih, yang merupakan hasil perkembangan pemikiran berdasarkan konsep muamalah dalam Islam,” katanya.

Konsep dasar bisnis dalam Islam, katanya, adalah jaminan kehalalan jual-beli dan pengharaman terhadap riba. Makanya dalam hal pelaksanaannya perlu strategi operasional.

Untuk menjamin kualitas penerapan syariah, DR H Ahmad Wira MAg, pakar Ekonomi Islam IAIN yang juga Anggota DPS Pusat KJKS BMT Aswaja NU Sumbar, mengatakan, DPS harus melakukan pendampingan (supervisi) dalam pelaksanaan akad bisnis pada BMT.

“Karena mungkin saja secara prinsipnya sudah halal, tapi pada operasionalnya terjadi penyimpangan akibat kesalahan pelaksanaannya,” kata Ahmad. (*)

http://www.tribunnews.com/2011/02/07/ketua-umum-pbnu-akan-resmikan-kjks-bmt-aswaja-nu-sumbar

Perkembangan dan kemajuan Koperasi di Kota Padang saat ini sangat menggembirakan terutama Koperasi PNS dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah- KJKS di Kelurahan. KJKS menampakkan kemajuan itu terdapat pada 54 Kelurahan yang ada di Kota Padang. Menurut rencana pada hari Koperasi yang ke 64 tahun ini akan ditambah 20 KJKS pada 20 Kelurahan sehingga di Kota Padang akan terdapat 74 KJKS.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia daerah-Dekopinda Kota Padang Sofyan.B.Amran menjelaskan, pihaknya akan selalu memberikan dorongan terhadap berdirinya KJKS pada Kelurahan dimana salah satu syarat berdirinya KJKS itu harus memiliki dana untuk penguatan modal sebesar 300 juta rupiah.

Sofyan.B.Amran mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan disetiap KJKS Kelurahan, tingkat pengembalian pinjaman pada koperasi tersebut cukup baik hingga kemacetan hanya sekitar 0,25 persen. Menurutnya, KJKS perlu mendapat perhatian dan dorongan dari semua pihak untuk itu Koperasi harus ada di setiap Kelurahan dan diperkirakan pada tahun 2012 nanti setiap Kelurahan di Kota Padang sudah memiliki KJKS. Untuk itu, pihak Dekopindo akan selalu memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada pihak koperasi yang ada di Kota Padang.(Zunayeni/Ddk)

Oleh H. Mahyeldi Ansharullah,SP
MinangkabauNews — Bulan Ramadhan adalah bulan paling mulia dari sebelas bulan lainnya, dimana Allah SWT akan melipatkan gandakan setiap zakat ataupun perbuatan seseorang, momentum ramadhan juga merupahkan optimalisasi peran ganda KJKS dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Prestasi kota Padang mendapatkan penghargaan satya lencana beberapa waktu lalu, tidak terlepas dari perkembangan koperasi yang meningkat dari tahun ketahun contohnya saja koperasi jasa keuangan syariah.

Hasil identifikasai BPS 2010 mencatat turunnya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota padang secara signifikan dari 38.099 RTM menjadi 29.661 RTM.

KJKS adalah lembaga sosial yang bertugas mengumpulkan/menghimpun zakat, infaq dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin. Untuk memantpakn perannya mengentaskan kemiskinan, KJKS bekerjasama dengan pinbuk pusat dan BRI Syariah pusat dan dilanjutkan lagi pembentukannya di 20 kelurahan melalui pelaksanaan transformasi KMK yang dibentuk tahun 2008 dan 2009.

Sumber dana KJKS-BMT ini berasal dari dana kredit mikro kelurahan (KMK) tahun 2010 yang merupahkan sharing dana antara pemerintah kota Padang dengan pemerintah provinsi sumbar (masing-masing 8,1 milyar) dengan alokasi dana perkelurahan sebesar Rp300juta.

Saat ini KJKS sudah berjumlah 54 KJKS yang tersebar di 54 kelurahan di Kota Padang. Lembaga ini dibentuk tahun 2010 lalu dan telah menyalurkan Rp13 triliun kepada warga miskin dari target Rp16 trliun yang dialokasikan.

Tahun 2011, Target dan realisasi pembentukan KJKS antara lain kecamatan Koto Tangah dengan pembentukan 7 kelurahan (Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikur Koto, Bungo Pasang, Parupuk Tabing, Air Pacah, Tunggul Hitam, 2 unit dalam proses pembentukan (Koto Pulai dan Ganting Batu Kabung). Kecamatan Nanggalo dengan pembentukan 3 KJKS (Surau Gadang, Gurun Laweh dan lapai). Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan pembentukan 1 KJKS yakni Kelurahan Bungus Timur. Kecamatan Padang Timur dengan pembentukan 2 KJKS (Alai Parak Kopi dan lolong Belanti).

Selanjutnya, Kecamatan Pauh dengan pembentukan 2 KJKS (Koto Luar dan Cupak Tangah), 1 KJKS(Binuang kampung Dalam) masih dlam proses, kemudian kecamtan Lubuk Kilangan dengan pembentukan 2 KJKS (Indarung dan Bandar Buat).

Namun, pelaksnaan KJKS perlu sebuah komitmen bersama pengurus, pengelolah dan pemerintah kelurahan agar semua KJKS-BMT dapat melaksanakan peran gandanya untuk mengantaskan kemiskinan di Kota Padang.

Penulis adalah Wakil Walikota Padang dan juga pencetus ide KJKS.

Jakarta (3/7) Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dimasyarakat kini terus menggurita, untuk terus
menjaga profesionalisme dalam mengembangkan bisnis perkoperasian, Kementerian Negara Koperasi (Kemennegkop)
dan UKM akan mengembangkan sertifikasi bagi para manajer KJKS. Dengan sertifikasi tersebut, menurut Deputi
Pembiayaan Agus Muharam, KJKS akan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Selama ini dalam
pantauan Kemennegkop dan UKM, sudah banyak aset KJKS yang sudah besar dan memiliki jumlah anggota ribuan.
Untuk menjaga kelangsungan tetap tumbuh dan berkembang KJKS harus memiliki manajemen dan bisnis modern.
“Untuk menggerakkan hal tersebut harus memiliki pemimpin atau manager yang memili visi manajerial. Itulah
sebabnya mengapa kami memberikan kebijakan pentingnya sertifikasi tersebut,”jelasnya.
Dengan adanya sertifikasi tersebut, Deputi Pembiayaan berharap kedepan manager KJKS bukan sekedar tahu tentang
KJKS tapi bisa mengembangkan bisnisnya.
Diakui oleh Agus Muharam pengembangan KJKS tak lepas dari munculnya perbankan syariah yang ada selama ini.
Meski di masyarakat sudah banyak mendirikan KJKS dalam bentuk BMT, tapi sering kali jiwa kewirausahaan dalam
KJKS sangat kecil terbangun. Maka pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi anggota KJKS harus aktif dilakukan, hal ini
untuk mendorong agar KJKS lebih produktif.
Seperti koperasi yang lain, permasalahan KJKS masih bersifat klasik yaitu perkuatan permodalan. Selama ini
sepengetahuan Deputi Pembiayaan masih sedikit KJKS memperoleh dana perkuatan dari perbankan. Dana KJKS
selama ini lebih diperoleh dari dana sendiri melalui simpanan para anggota.
”Kami berharap dengan adanya bank syariah akan terjalin kemiteraan dengan KJKS, kalau bisa ada sebuah
mekanisme tersendiri bagi relasi kedua belah pihak. Sehingga bank syariah tak seperti bank konvensional dalam
memperlakukan koperasi selama ini,”pungkasnya. (Agus Y www.pkesinteraktif.com)

Jakarta (14/7)- Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) akan memperluas wilayah cakupan keanggotaan ke 25 propinsi. Untuk saat ini wilayah keanggotaan tersebar di 22 propinsi dengan jumlah anggota sebanyak 324 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

“Kami mendapat tawaran dari Kementrian Koperasi untuk mengembangkan KJKS seluruh propinsi. Oleh karena itu kami akan menambah 3 propinsi lagi yaitu NTB, Bali, dan Kepulauan Riau,” ujar Ketua Inkopsyah, Abdullah Yazid kepada wartawan, saat ditemui di Kantor Cabang BNI Syariah Jakarta Selatan, kemarin Rabu (12/7).

Dengan akan bertambahnya 3 propinsi dalam wilayah cakupan keanggotaan, Inkopsyah berharap di akhir tahun dapat menambah anggota dari 324 menjadi  400 anggota. Untuk aset sendiri di 2011 Inkopsyah menargetkan senilai 150 miliar dan target modal sebesar 15 miliar. “Kami berharap bisa menjangkau KJKS seluruh propinsi,”ujarnya.

Sementara untuk perkembangan KJKS wilayah Indonesia timur, Abbdullah mengatakan bahwa KJKS di wilayah tersebut juga tumbuh pesat, terbukti dengan adanya beberap KJKS yang beridiri. “Allhamdulilah di Papua sudah ada terutama di Sorong dan Timika. Hanya permasalahannya adalah masalah jarak yang begitu jauh untuk dijangkau ,” tandasnya. (ul)

http://pkesinteraktif.com/berita/non-bank/lembaga-keuangan-mikro-syariah/2715-inkopsyah-kembangkan-kjks-seluruh-propinsi.html

Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang, Fauzi Bahar didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Pemimpin Cabang BRI Syariah Padang, Alfhred Dianto, saat pencanangan HUT ke-39 Gerak PKK dan Bulan Bakti Manunggal TNI Kota Padang di Lapangan Imam Bonjol, kemarin.

Tak hanya bantuan komputer saja, BRI Syariah juga memberikan penghargaan ke tiga KJKS BMT terbaik di Kota Padang. Yakni KJKS BMT Rimbokaluang, KJKS BMT Flamboyan dan KJKS BMT Pegambiran.

”Diharapkan dengan bantuan dan support BRI Syariah ini, KJKS BMT di setiap kelurahan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan, dapat menekan praktik riba dilakukan para rentenir di tengah masyarakat,” kata Pemimpin Cabang BRI Syariah Padang, Alfhred Dianto, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Saat ini, sebut Alfhred, sekitar Rp9 miliar lebih dana yang telah disalurkan BRI Syariah melalui KJKS BMT di Kota Padang. ”Alhamdulillah, tingkat non performing loan (NPL) atau tingkat kemacetan kreditnya masih 0,0 sekian persen. Dan, masyarakat pun menyadari kredit yang diberikan bukan bantuan cuma-cuma tapi mesti diangsur pembayarannya,” kata Alfhred.

Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan tiap-tiap KJKS BMT ini mendapatkan bantuan Rp300 juta melalui BRI Syariah. ”Pemerintah mendukung dan memfasilitasi terbentuknya KJKS  kelurahan dalam rangka tersedianya suatu wadah koordinasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan berbadan hukum,” kata Fauzi.

Fauzi mengatakan kehadiran lembaga keuangan ini mudah di akses oleh masyarakat terutama berpenghasilan rendah pada gilirannya usaha mikro mereka dapat berkembang. ”Tak hanya itu, juga pemberantas rentenir,” kata Fauzi. (e)

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=3346

Acara Pelatihan dan Pembinaan KJKS/UJKS se Karesidenan Kediri dilaksanakan pada tanggal 8- 10 Maret 2011 bertempat di Villa Hidayatullah Kota Batu – Malang. Peserta yang yang hadir 32 peserta KJKS/UJKS se Karisidenan Kediri. Pelatihan ini dibuka oleh BMM Pusat yang diwakili Bapak Fahmi (PIC LKMS Selindo).

Dalam sambutannya beliau selalu memberikan motivasi untuk punya rasa tanggung jawab agar mengembalikan dana bergulir ini supaya kemanfaatannya bisa berkelanjutan, karena ini merupakan amanah yang diberikan kepada KJKS/UJKS penerima dana program. Bila KJKS/UJKS penerima dana program rajin mengembalikan dana pokok dan bagi hasilnya bisa sebagai referensi bagi bank untuk membantu KJKS/UJKS dalam penguatan modal. Hari pertama ini acara full evaluasi dana program dari Bank Muamalat yang diwakili oleh BMM.

Pada hari kedua peserta mendapat materi analisis pembiayaan oleh kepala cabang bank muamalat Tulungagung beliau adalah Bpk Hernowo Guntur. Dalam materi ini peserta sangat antusias mengikuti materi ini karena dalam pembiayaan kita harus melakukan analisis yg sangat hati-hati, karena kita  harus mengubah pola pikir kita sebagai investor yang membawa dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada KJKS/UJKS. Materi selanjutnya tentang profesionalitas kerja disampaikan oleh Bapak Agung Wicaksono (Kepala Cabang YDSF Malang) dan Materi Marketing Communication diberikan oleh Bapak Wahyu Noviyan (Trainerr Komunikasi). Sampai malam peserta masih sangat menikmati materi yang diberikan sampai banyak pertanyaan yang ingin diketahui peserta.

Hari ketiga peserta mendapat materi outbond, peserta bisa tertawa dan antusias mengikuti kegiatan-kegiatan outbond yang diberikan oleh panitia. Materi outbond ini meliputi materi komunikasi, team work, leadership. InsyaAllah tanggal 1-3 April 2011 akan diadakan kembali acara Pelatihan dan Pembinaan bersama Bank Muamalat Cabang Surabaya untuk KJKS/UJKS dengan peserta yang lebih banyak lagi dengan ruang lingkup se-Jawa Timur.

http://www.baitulmaal.net/berita-291-pelatihan-dan-pembinaan-kjksujks-se-karesidenan-kediri.html